Mendagri Minta Semua Pihak Menghormati Hasil Putusan Sengketa Pilkada

Mendagri, Tjahjo Kumolo

JAKARTA – Bangsa Indonesia kembali diuji kedewasaannya dalam proses pembangunan demokrasi. Setelah pelaksanaan pilkada serentak untuk pertama kalinya tahun 2015 dinilai cukup berhasil walaupun ada daerah yang bersengketa hingga diputus oleh MK melalui 2 (dua) kali Pemungutan Suara Ulang (PSU) di kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara yang berekses terjadinya pembakaran rumah dan kendaraan akibat pihak yang tidak puas terhadap putusan MK.

Rabu (11/10/2017) sejumlah massa dari Tolikara, Papua menyerang kantor Kemendagri, jalan Medan Utara, Jakarta Pusat.

“Akibat penyerangan tersebut ada empat mobil, satu bus, rusak, kaca beberapa gedung pecah dan seorang pegawai Kemendagri dibawa ke rumah sakit karena terluka,” Soni Sumarsono, Dirjen Otda Kemendagri.

Ketua Umum DPP Barisan Penegak Trisakti Bela Bangsa (Banteng Indonesia), I Ketut Guna Artha menyesalkan kejadian tersebut ditengah bangsa ini sedang bersiap melaksanakan pilkada serentak tahap ketiga Juni 2018 serta Pileg dan Pilpres 2019.

“Saya memahami kekecewaan pihak yang kalah dalam kontestasi pilkada. Namun tidak membenarkan tindakan anarkis dan perusakan aset pemerintah yang dibangun dari pajak rakyat. Tindakan perusakan tersebut juga menodai demokrasi,” I Ketut Guna Artha.

“Kepada pihak yang tidak puas dengan hasil pilkada sejatinya telah diberi hak untuk mengajukan gugatan ke MK. Karena MK lah yang diberi kewenangan oleh UU untuk menyelesaikan sengketa hasil. Keputusan MK bersifat independen, final dan mengikat. Oleh karena itu jika telah berproses dengan sejumlah dalil dan data di MK lalu kemudian diputus hasilnya maka semua pihak harus mematuhi dan menghormatinya. Atas dasar putusan MK itulah baru kemudian Mendagri menetapan kepala daerah terpilih. Itu yang saya pahami,” I Ketut Guna Artha.

Sementara itu Mendagri, Tjahjo Kumolo mengatakan bahwa kelompok mereka yang kalah Pilkada sudah pernah dimediasi.

“Saya sudah 2 (dua) kali menerima mereka, pertama saya terima di ruang kerja Menteri bersama pak Anzel dan yang kedua didepan Kantor Kemendagri. Mereka meminta saya membatalkan putusan MK dan melantik calon Pilkada yg kalah. Saya kan tidak bisa intervensi,” tegas Tjahjo Kumolo.

“Di lain pihak yang menang pilkada berdasarkan putusan MK juga sudah saya temui untuk membantu mendinginkan kondisi masyarakat pendukung calon yg kalah. Kita ini masih menghadapi kasus yang sama di kabupaten Intan Jaya dan kabupaten Yapen. Harapan saya bisa kondusif ditengah persiapan masyarakat melaksanakan Pilkada Gubernur Papua tahun depan,” demikian Tjahjo Kumolo mengakhiri.