Koalisi Masyarakat Pro Angkutan Batu Bara Akan Lakukan Aksi Blokade Jalan

LAMPUNG – Buntut panjang permasalahan angkutan batu bara di larang melintasi jalan nasional wilayah Waykanan, koalisi gabungan ikatan pengusaha angkutan Lampung (IPAL), LSM MABES oku timur serta masyarakat yang pro dengan angkutan batu bara akan melakukan aksi pemblokiran jalan.

Hal itu dikatakan Muhammad Osama selaku perwakilan dari (IPAL) saat menemui ketua LSM MABES Oku timur Dedi Susanto di kantor LSM MABES Oku timur martapura, Senin (07/08).

Osama mengatakan gabungan koalisi yang pro terhadap angkutan batu bara akan melakukan aksi pemblokiran jalan jika Rapat koordinasi pemerintah Provinsi Lampung dan pemerintah Kabupaten Waykanan serta pihak pengusaha batu bara di kantor asisten 2 provinsi Lampung yang akan di gelar pada hari Rabu tangal 9 nanti tidak menghasilkan keputusan yang memihak kepada mereka.

Mereka mengatakan karena sebelum nya pemerintah provinsi Lampung sudah memberikan keputusan kepada pengusaha angkutan batu bara tentang diizinkannya angkutan batu bara melintas di wilayah waykanan namun walau pun demikian pemerintah serta masyarakat masih saja tidak mengizinkan angkutan tersebut untuk lewat.

Ada Ribuan masa diperkirakan akan turun kejalan yang tergabung dalam koalisi tersebut, aksi itu direncanakan akan berlangsung di perbatasan Kabupaten waykanan dengan Kabupaten Oku Timur tapi kalau ada keputusan yang memihak kepada mereka aksi tersebut tidak akan dilakukan.

“kami akan melakukan aksi pemblokiran jalan apabila Pemerintah Kabupaten Waykanan masih tidak mengizinkan angkutan batu bara lewat, ada Ribuan masa yang siap turun kejalan, ” ujar Osama.

Di tempat yang sama ketua LSM MABES (martapura bersatu) Dedi Susanto menambahkan kalau dia setuju terhadap aksi itu, karena dampak terhadap penyetopan angkutan batu bara ini sangat merugikan banyak pihak seperti para Sopir, buruh tambang,pemilik rumah makan bahkan pasokan untuk bahan listrik pun terkena imbasnya.

”Saya sangat setuju dengan rencana ini jika keputusan pemerintah tidak memihak kepada kita, karena dampak dari penyetopan ini sangat banyak, tapi walaupun aksi ini nati berlangsung harus berjalan tertib dan damai tanpa ada aksi anarkis,” tambah Dedi.

Aksi itu pun di rencana kan karena berdasarkan undang undang No 4 tahun 2009 pasal 91 yaitu pemegang IUP dan IUPK dapat menggunakan prasarana dan sarana umum untuk keperluan pertambangan setelah memenuhi peraturan perundang undangan serta PP No 34/2006 BAB VIII peran masyarakat pasal 120 ayat 1 masyarakat berhak melaporkan penyimpangan pemanfaatan ruang manfaat jalan, ruang milik jalan dan ruang Pengawasan jalan kepada penyelenggara jalan.

Mereka yang tergabung dalam koalisi tersebut berharap supaya pemerintah dapat memberikan solusi yang terbaik tanpa merugikan salah satu pihak sehingga permasalahan angkutan batu bara dapat terselesaikan tanpa adanya aksi yang dapat menimbulkan konflik antar sesama. (migo)